Oknum Polisi Diduga Halangi Tugas Jurnalistik Wartawan di Kota Bogor

Hukum 20 May 2026 15:15 • 3 min read • 208 views • By admin

Share berita ini

Oknum Polisi Diduga Halangi Tugas Jurnalistik Wartawan di Kota Bogor
BOGOR, CYEBERNEWS.COM — Dugaan tindakan penghalangan terhadap aktivitas jurnalistik kembali mencuat di Kota Bogor. Seorang oknum anggota kepolis...

BOGOR, CYEBERNEWS.COM — Dugaan tindakan penghalangan terhadap aktivitas jurnalistik kembali mencuat di Kota Bogor. Seorang oknum anggota kepolisian yang mengaku bertugas di Korps Sabhara Polresta Bogor diduga melakukan tindakan represif dengan menghentikan secara paksa dan mencabut kunci sepeda motor milik seorang wartawan yang tengah menjalankan tugas peliputan, Rabu (20/5/2026) dini hari.

 

Peristiwa tersebut dialami Wahyu Budi Santoso, wartawan Bogorfaktual.net, saat dalam perjalanan menuju Kantor Kecamatan Tamansari untuk meliput agenda pemerintahan. Insiden terjadi sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, tepat setelah korban melintasi persimpangan lampu merah di samping Gedung Koperasi Sejahtera Bersama.

 

Menurut keterangan Wahyu, dirinya tiba-tiba dipepet oleh seorang pengendara Yamaha NMax hitam yang mengenakan seragam kepolisian tanpa atribut identitas yang terlihat jelas. Tidak lama kemudian, kendaraan korban diberhentikan dan kunci motornya disebut langsung dicabut secara paksa.

 

“Saya sempat terkejut karena tiba-tiba diberhentikan di jalan. Orang tersebut mengaku bernama Briptu Hildan dari kesatuan Sabhara Polres Bogor. Sementara satu orang lainnya menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam, namun tidak memperkenalkan diri,” ujar Wahyu.

 

Dalam ketentuan hukum, aparat kepolisian memang memiliki kewenangan melakukan penghentian kendaraan dan pemeriksaan administrasi seperti SIM maupun STNK sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

Namun demikian, tindakan mengambil atau mencabut paksa kunci kendaraan tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas dinilai berada di luar kewenangan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Apabila tindakan tersebut terbukti menghambat aktivitas jurnalistik, maka peristiwa itu berpotensi berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

 

Pengamat pers, Arief Mulia, menilai dugaan tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih jika dilakukan terhadap wartawan yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik di ruang publik.

 

Menurutnya, dalam berbagai kajian hukum pers dan praktik demokrasi modern, tindakan intimidatif terhadap jurnalis merupakan preseden buruk bagi kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik. “Pers bekerja berdasarkan mandat undang-undang sebagai bagian dari kontrol sosial dan pilar demokrasi.

 

Ketika ada tindakan penghentian paksa disertai dugaan intimidasi tanpa prosedur yang jelas, maka hal itu dapat dipersepsikan sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik,” ujarnya.

 

Arief menambahkan, aparat penegak hukum tetap wajib menjunjung prinsip profesionalitas, proporsionalitas, serta menghormati kebebasan pers yang dijamin konstitusi.

 

“Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan ketakutan terhadap kerja jurnalistik. Negara justru memiliki kewajiban memastikan wartawan dapat bekerja secara aman, independen, dan bebas dari tekanan,” tambahnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polresta Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan insiden tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum yang bersangkutan disebut meninggalkan lokasi setelah mengetahui korban merupakan seorang wartawan. 

Reporter : (AM) Sumber: WBS

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Peta Indonesia Berukuran Besar Di setiap Sudut Kota • Wisuda Santri Ponpes Assalam Putra, Selain Ilmu Agama Wabup Minta Perdalaman Sain Dan Teknologi • Pemkab Sukabumi Gaungkan Semangat "Saatnya Bekerja Untuk Keadilan Iklim • Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PDI Perjuangan H. Junanjah Jajah Nurdiansyah Gelar Reses Masa Sidang Kedua, Warga Desa Cibodas Sampaikan Berbagai Aspirsi • Keluarga Mantan Kepala BGN Kendalikan "Jalur Langit" di Lampung, Ketum PWDPI Desak Kejagung Periksa Zv dan Ed • Optimalisasi Layanan Informasi Dan SP4N LAPOR, Kepala DKIP" Komitmen Wujudkan Layanan Publik Yang Akuntabel" • Silaturahmi dengan Forkopimda Regional Jawa-Bali, Menko Polkam Tegaskan Komitmen Presiden Berantas Korupsi • Ketua PWDPI Lampung Desak Polresta Balam Tangkap Oknum ASN Dinsos Dugaan Terlibat Mafia Minnyak Kita • Melalui Kodim 0622/Kab. Sukabumi Dukungan KDMP Truk Operasional Program Presiden RI Tersalurkan • Peredaran Obat Keras Golongan G di Citeureup Dikeluhkan Warga BOGOR, 5 Juni 2026 – Masyarakat di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor,

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Kapolsek Gunungsitoli Alo'oa IPDA PONIMAN LASE, S.I.P. Menghadiri Pertemuan di Desa Loloanaa Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara. • Dugaan Penjualan Lahan Kawasan Hutan di Desa Opo Dilaporkan ke KPH, Mantan Kades Beri Klarifikasi • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp