BIDIK PERISTIWA SURABAYA – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim) Agus Sahat ST, S.H., M.H., menerima audiensi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Achmad Muchtasyardi di ruang kerja Kajati Jatim, Selasa (03/03/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kajati didampingi Asisten Intelijen dan Asisten Pemulihan Aset, sementara pihak Pelindo diwakili juga oleh Executive Director Regional 3 Ndaru Wicaksono serta Group Head Hukum perusahaan.

Audiensi ini dijadikan ruang dialog strategis antara badan usaha milik negara (BUMN) sektor kepelabuhanan dengan institusi penegak hukum, bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta memastikan kesinambungan usaha (going concern) yang selaras dengan kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Jatim menegaskan pentingnya penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dalam setiap aspek pengelolaan Pelindo.

“Pelindo harus membangun budaya korporasi yang transparan dan akuntabel, serta berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan bisnis,” tegas Kajati Agus Sahat ST.

Beliau juga menekankan perlunya penguatan sistem pencegahan dan kepatuhan hukum sebagai fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan perusahaan sekaligus melindungi aset negara. Pendekatan preventif ditegaskan menjadi kunci dalam meminimalisir risiko hukum di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo menyampaikan komitmen penuh perusahaan dalam memperkuat tata kelola, integritas bisnis, dan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi. Kolaborasi dengan kejaksaan dinilai sebagai langkah konkret dalam membangun ekosistem bisnis yang taat hukum, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta tetap berfokus pada kontribusi optimal bagi perkembangan perekonomian nasional.

Pertemuan ditutup dengan pertukaran cindera mata yang menjadi simbol sinergi antara kedua pihak, sekaligus penegasan komitmen bersama untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, manajemen risiko, serta kepatuhan hukum dalam pengelolaan BUMN guna melindungi kepentingan publik dan aset negara.(red)