MBG YANG BENAR, SEHATKAN ANAK, GERAKKAN EKONOMI RAKYAT

JAKARTA buserinvestigasi.net– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, yang juga selalu dewan Pembina UMKM Merah Putih, sampaikan usulan dan desakan tegas agar Presiden segera mengeluarkan arahan resmi kepada seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, hingga Kepala Desa.

Tujuannya agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berjalan secara administrasi, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta warga setempat.

“Program MBG digulirkan untuk mencerdaskan dan menyehatkan generasi bangsa. Namun manfaatnya tidak boleh berhenti hanya sampai di meja makan anak-anak. Anggaran triliunan rupiah yang disiapkan negara ini harus bisa berputar kembali ke kantong rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pemasok besar dari luar daerah,” tegas Nurullah RS, Minggu (14/6/2026).

Ia menegaskan bahwa Presiden perlu memerintahkan secara jelas agar setiap pemilik dapur penyedia makanan MBG wajib mengambil seluruh kebutuhan bahan bakunya, seperti beras, sayuran, daging, telur, ikan, bumbu dan kebutuhan pokok lainnya, langsung dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM yang ada di wilayah setempat.

“Jika ini diterapkan, maka uang negara yang keluar akan beredar di daerah sendiri, menggerakkan roda perekonomian warga, menaikkan pendapatan petani dan pedagang kecil, serta mengurangi biaya pengiriman yang selama ini memakan biaya besar jika dibeli dari jauh.Tanpa intruksi Presiden hingga tingkat desa, para dapur MBG masih liar dalam pengadaan bahan bakunya. Malah kebanyakan ambil barang dari pengusaha atau pabrik,” tambahnya.

Ketum PWDPI mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, aturan ini bisa saja dilanggar atau hanya dijalankan secara formalitas. Oleh karena itu, ia meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan bertingkat. 

"Pemerintah Pusat, Menetapkan pedoman yang jelas dan memantau laporan penggunaan anggaran. Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota, Memverifikasi asal-usul bahan baku dan kualitasnya,"ujarnya.

Selain itu, Camat & Kepala Desa, Menjadi garda terdepan memastikan pembelian benar-benar dilakukan dari warga setempat dan harga yang ditetapkan wajar. 

“Jangan sampai ada laporan yang tertulis ‘dibeli dari warga’, tapi kenyataannya tetap mengambil dari pemasok besar yang jauh dan tidak jelas asalnya. Masyarakat di tingkat desa juga harus diajak mengawasi, karena merekalah yang paling tahu siapa saja yang memproduksi kebutuhan pangan di daerahnya. Bukan justru sebaliknya para pemilik dapur MBG ijin saja tidak kepada pemerintah setempat,” ujarnya.

Nurullah RS menegaskan bahwa aturan ini harus disertai dengan sanksi yang tegas agar tidak dianggap main-main. 

"Jika pemilik dapur terbukti melanggar perintah, tetap membeli bahan baku dari luar daerah atau dari pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa alasan yang jelas, maka pemerintah harus bertindak tegas: dapurnya dibekukan sementara, atau izin operasionalnya dicabut secara permanen. Tidak ada kompromi dalam hal ini,"jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sanksi keras diperlukan agar program ini tidak berubah menjadi ladang bisnis semata, melainkan tetap menjadi amanah yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. 

“MBG harus menjadi jembatan: dari anggaran negara, untuk gizi anak, sekaligus menyejahterakan produsen lokal. Jika jalannya terputus, maka tujuan besar program ini akan gagal,”imbuhnya.

“Kami mendukung sepenuhnya keberadaan program Makan Bergizi Gratis. Namun dukungan ini disertai pengawasan agar tujuannya tercapai secara menyeluruh. Jangan sampai anggaran yang sangat besar ini hanya melahirkan keuntungan bagi pihak tertentu, sementara petani dan pelaku usaha kecil di daerah tetap merasakan kesulitan ekonomi,”kata Ketum PWDPI. 

Dia menambahkan, Dengan arahan tegas dari Presiden, pengawasan yang menyeluruh, dan sanksi yang adil namun tegas, MBG bisa menjadi program yang benar-benar membanggakan, menyehatkan generasi masa depan sekaligus mengangkat kesejahteraan rakyat saat ini.

"Maka program hilirisasi yang menjadi tujuan utama presiden akan tercapai," Pungkasnya. (Humas DPP PWDPI)