Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis, Efisiensi Anggaran Tetap Jaga Target Penerima Manfaat

JAKARTA (CNPost) – Pemerintah tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan memastikan penggunaan anggaran negara lebih efisien tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan merupakan pemangkasan anggaran, melainkan hasil evaluasi dan pembenahan tata kelola program yang selama ini berjalan.

“Ini bukan pemangkasan anggaran. Dari hasil perhitungan dan evaluasi yang dilakukan, terdapat potensi pengurangan kebutuhan anggaran karena adanya perbaikan tata kelola dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun untuk Program MBG pada tahun 2026. Namun, melalui evaluasi yang saat ini dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN), kebutuhan anggaran diperkirakan dapat ditekan tanpa mengurangi sasaran utama program, yakni pemenuhan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menurut Prasetyo, proses penataan ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus memperkuat sistem distribusi agar bantuan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah-wilayah tersebut akan menjadi prioritas dalam perluasan manfaat Program MBG guna mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan pemenuhan gizi.

Dalam dua pekan mendatang, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Penataan program juga mencakup evaluasi terhadap sekolah penerima manfaat. Pemerintah akan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil dan tingkat prioritas di masing-masing daerah sehingga bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menemukan adanya peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menambah beban anggaran negara.

Dari target awal sekitar 21.000 titik layanan, jumlah SPPG berkembang menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik. Kondisi tersebut dinilai perlu ditata kembali agar operasional program tetap efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Peningkatan juga terjadi pada wilayah 3T. Jika sebelumnya direncanakan sebanyak 2.000 titik layanan, kini jumlahnya mencapai 8.617 titik sehingga memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas pelayanan dan penggunaan anggaran.

“Program ini merupakan investasi penting bagi masa depan generasi Indonesia. Karena itu tata kelola, pengawasan, dan efektivitas pelaksanaannya harus terus diperkuat,” kata Zulhas.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi, salah satunya melalui moratorium sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru.

Saat ini tercatat 27.877 dapur operasional yang telah terdaftar dan akan dievaluasi berdasarkan kapasitas layanan serta jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dapur beroperasi secara optimal dan anggaran negara digunakan secara efektif.

Melalui penataan yang komprehensif, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara berkelanjutan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Evaluasi yang tengah berlangsung juga diharapkan menghasilkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.