TARGET PERISTIWA SUKABUMI – Sebagai salah satu wilayah administratif terluas di Jawa Barat bahkan Pulau Jawa dengan lebih dari 47 kecamatan dan keragaman karakter wilayah yang mencakup pesisir, pegunungan, kawasan pertanian, hingga daerah urban penyangga Bogor, menilai kinerja kepala daerah di Sukabumi tidak bisa dilakukan dengan ukuran sederhana. Hal itu ditegaskan Bulderi, Sekretaris Jenderal LSM GAPURA, yang menilai bahwa penilaian perlu dilihat dari kapasitas kepemimpinan, arah kebijakan, serta kemampuan menggerakkan birokrasi yang ada.(7/3)

Pasangan Asep Japar (Asjaf) dan Wakil Bupati Andreas yang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu setelah memenangkan Pilkada dengan sekitar 53% suara, menghadapi tantangan utama pada tahun pertama pemerintahan mereka bukan sekadar menjalankan program rutin, melainkan membuktikan bahwa visi perubahan yang dijanjikan saat kampanye benar-benar mulai terasa oleh masyarakat, kata Bulderi.

Secara objektif, tahun pertama pemerintahan umumnya berada pada fase konsolidasi kekuasaan dan penyesuaian birokrasi. Dalam konteks Sukabumi, terdapat beberapa poin penting yang menjadi catatan evaluatif dari LSM GAPURA melalui Bulderi:

Kesenjangan Pembangunan dan Tantangan Implementasi

Menurut Bulderi, Sukabumi menghadapi persoalan klasik akibat luasnya wilayah yang memicu kesenjangan pembangunan antar kecamatan, permasalahan infrastruktur jalan desa dan akses wilayah terpencil, serta distribusi layanan kesehatan dan pendidikan. Visi pembangunan yang diusung pemerintahan meliputi penguatan ekonomi agroindustri, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Namun, tantangan utama bukan terletak pada perencanaan, melainkan kecepatan implementasi.

"Di berbagai wilayah, masyarakat masih merasakan bahwa kualitas jalan desa belum merata, akses air bersih terbatas di beberapa desa, dan pelayanan publik masih lambat akibat birokrasi yang panjang. Ini menunjukkan bahwa tugas terbesar Bupati bukan hanya menyusun program, tetapi juga membenahi mesin birokrasi yang selama ini bergerak lambat," ujarnya.

Membangun Otoritas dan Legitimasi Kepemimpinan

Bulderi menjelaskan bahwa kemampuan membangun otoritas kepemimpinan menjadi salah satu ukuran penting bagi kepala daerah. Pada tahun pertama, publik umumnya menilai tiga aspek utama: ketegasan pengambilan keputusan, kemampuan menyelesaikan persoalan publik, dan komunikasi dengan masyarakat. Di titik ini, kepemimpinan Asjaf-Andreas masih berada pada fase membangun legitimasi politik dan administratif.

"Figur kepala daerah yang memimpin wilayah sebesar Sukabumi tidak cukup hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga harus tampil sebagai pemecah masalah dan simbol kepemimpinan daerah. Tanpa hal tersebut, pemerintah daerah berisiko terlihat hanya menjalankan rutinitas administratif tanpa terobosan nyata," ungkapnya.

Dilema Antara Capaian Administratif dan Harapan Perubahan

Menurut Bulderi, pemerintahan sebelumnya di bawah Marwan Hamami meninggalkan sejumlah persoalan kebijakan dan teknis yang terbengkelai, sekaligus capaian yang sebatas penghargaan pemerintah daerah – bahkan mencapai lebih dari 100 penghargaan pada tahun terakhir masa jabatan. Penghargaan administratif tidak selalu sejalan dengan kepuasan masyarakat, sehingga pemerintahan baru dihadapkan pada dilema: mempertahankan capaian lama atau menghadirkan program baru.

"Jika terlalu fokus pada program lama, pemerintah berisiko dianggap tidak membawa perubahan. Sebaliknya, jika terlalu banyak mengeluarkan program baru, birokrasi bisa kehilangan stabilitas dalam implementasi," jelas Bulderi.

Masalah Struktural yang Menunggu Solusi Jangka Panjang

Bulderi menyatakan bahwa beberapa permasalahan struktural di Sukabumi masih membutuhkan solusi jangka panjang, antara lain infrastruktur wilayah selatan yang masih tertinggal dibanding utara, ekonomi desa yang sebagian besar masih bergantung pada sektor primer tanpa hilirisasi, urbanisasi dan pengangguran akibat kedekatan dengan Bogor dan Jakarta yang menyebabkan arus migrasi kerja tinggi, serta birokrasi yang lambat sebagai masalah klasik.

"Jika masalah-masalah ini tidak ditangani secara serius, kepemimpinan kepala daerah berisiko terlihat hanya 'menjaga' keadaan, bukan mengubahnya," katanya.

Tahun Pertama Sebagai Fase Konsolidasi

Secara keseluruhan, Bulderi menilai bahwa tahun pertama kepemimpinan Bupati Sukabumi dapat dianggap sebagai fase konsolidasi, bukan fase melejit. Stabilitas pemerintahan relatif terjaga, visi pembangunan sudah dirumuskan, dan birokrasi mulai disesuaikan. Meskipun demikian, dampak kebijakan belum terasa secara luas, inovasi pembangunan belum terlihat signifikan, dan persoalan struktural daerah masih menunggu langkah berani.

"Semoga kepemimpinan Asjaf ke depan segera melaju dengan lebih cepat. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah bukan terletak pada jumlah kegiatan atau rapat pemerintahan, melainkan pada satu pertanyaan sederhana: sejauh mana masyarakat Kabupaten Sukabumi merasakan perubahan nyata dalam hidup mereka," pungkas Bulderi.(red)