JAKARTA,28 FEBRUARI 2026 – Kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menggunakan logo Badan Gizi Nasional (BGN) juga menampilkan identitas “Yayasan Prabowo Subianto Djojohadikusumo” beserta wajah tokoh terkait. Hal ini memicu pertanyaan tentang batas etika dan hukum dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek sosial yang menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia.

Perdebatan tidak hanya tentang penggunaan nama, melainkan apakah terjadi tumpang tindih antara otoritas negara dan entitas privat yang berafiliasi dengan pejabat publik aktif.

Sah Secara Formil, Namun Menguji Etika

Berdasarkan UU Yayasan, yayasan berhak menggunakan nama siapa pun termasuk tokoh publik, dan tidak ada larangan eksplisit untuk pejabat aktif. Yayasan juga boleh memperoleh surplus operasional selama tidak didistribusikan kepada pengurus.

Namun persoalan bukan pada legalitas yayasan, melainkan hubungan operasionalnya dengan proyek negara yang berada dalam lingkup kewenangan pejabat terkait. Ini membuat isu etika berpotensi menjadi masalah hukum.

Konflik Kepentingan Dilarang Aturan

Hukum Indonesia telah mengatur larangan benturan kepentingan (conflict of interest):

- UU Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN: Melarang kolusi dan nepotisme yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok.

- UU Tipikor: Pasal 12 huruf (i) melarang pegawai negeri terlibat dalam pengadaan yang juga menjadi tanggung jawab pengawasannya.

- Perpres Pengadaan Barang/Jasa: Menegaskan prinsip transparansi dan larangan konflik kepentingan.

Jika yayasan menerima pembayaran dari APBN sebagai vendor atau pelaksana, potensi pelanggaran aturan menjadi sangat relevan untuk diuji.

Membedakan Filantropi dengan Kontrak APBN

Perbedaan utama ada pada alur pendanaan:

Skenario 1 – Murni Hibah

Jika yayasan tidak menerima bayaran dari negara dan membiayai penuh operasionalnya sebagai donatur, ini dapat dianggap sebagai hibah pihak ketiga untuk mendukung program sosial.

Skenario 2 – Vendor Berbayar

Jika yayasan dibayar melalui anggaran BGN dan menggunakan fasilitas negara, muncul pertanyaan:

- Apakah proses seleksi dilakukan secara terbuka?

- Apakah ada pengungkapan konflik kepentingan?

- Apakah pejabat terkait mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan?

Tanpa langkah mitigasi, integritas program akan diragukan publik.

Personifikasi Program Negara yang Mengkhawatirkan

Menampilkan wajah tokoh pada fasilitas dengan logo pemerintah membawa masalah tersendiri:

- Potensi Maladministrasi: Ombudsman RI mengkritik praktik ini karena dapat membuat program terlihat seperti bantuan pribadi bukan inisiatif negara.

- Status Aset: Jika kendaraan adalah Barang Milik Negara (BMN), penggunaannya untuk kepentingan citra pribadi atau kampanye terselubung dilarang.

- Etika Berbangsa: Sesuai TAP MPR, penyelenggara negara harus menjauhi praktik yang mengarah pada pengkultusan individu.

Risiko pada Independensi Pengawasan

Secara teoritis, lembaga seperti Inspektorat Internal, BPK, dan aparat penegak hukum bebas melakukan audit dan investigasi. Namun secara praktik, entitas yang berkaitan dengan nama pimpinan pemerintahan berpotensi membuat pengawasan tidak optimal, yang dikenal sebagai institutional chilling effect.

Preseden yang Berbahaya bagi Birokrasi

Jika model ini dibiarkan tanpa klarifikasi, akan berdampak buruk:

- Kepala daerah dapat membentuk yayasan serupa untuk proyek lokal.

- Program daerah bisa dijalankan oleh entitas yang berafiliasi dengan kepala daerah.

- Prinsip tata kelola independen akan semakin kabur.

- Program sosial berisiko menjadi arena patronase politik.

Transparansi Sebagai Solusi

Untuk menjaga legitimasi publik, pemerintah perlu melakukan:

- Publikasi struktur hubungan kerja antara BGN dan yayasan terkait.

- Pembukaan skema kontraktual (jika ada) untuk diawasi publik.

- Audit independen terhadap alur dana program.

- Pernyataan resmi tentang mitigasi konflik kepentingan.

Tanpa langkah ini, polemik akan menyentuh integritas pengelolaan anggaran negara.

Program MBG adalah proyek sosial besar yang menyangkut hak anak-anak Indonesia. Karena itu, standar akuntabilitas harus maksimal.

Pertanyaan utama bukan siapa yang namanya tertera, melainkan apakah batas antara kekuasaan publik dan kepentingan privat tetap terjaga secara nyata. Jika batas tersebut kabur, yang hilang bukan hanya etika publik – melainkan fondasi tata kelola negara.